HVSMEDIA.ID - Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sebagai upaya menanggulangi kemiskinan ekstrem akan mulai dijalankan pada Juli 2025. Samarinda menjadi salah satu dari 71 wilayah di Indonesia yang terpilih untuk tahap awal pelaksanaan program tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronie, menyambut positif program ini. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaannya tidak boleh sekadar menjadi formalitas.
"Ini program yang sangat baik, tapi tidak boleh berhenti di simbol. Harus ada hasil nyata, terutama dalam membantu anak-anak dari keluarga yang terdampak kemiskinan ekstrem agar bisa kembali bersekolah," ujarnya.
Novan menekankan pentingnya validasi data untuk memastikan program benar-benar menyasar mereka yang membutuhkan. Ia menyoroti peran Dinas Sosial dalam mendata calon peserta berdasarkan desil 1 dan 2 dalam basis data nasional—kategori paling miskin di Indonesia.
"Kalau pendataannya keliru, bisa jadi bantuan malah tidak tepat sasaran. Ini harus diantisipasi sejak awal," tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pola pendidikan yang diterapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa.
"Anak-anak dari latar belakang seperti ini memerlukan pendekatan berbeda. Jangan disamakan dengan sekolah formal pada umumnya. Jika metodenya tidak sesuai, hasilnya pun tidak maksimal," kritik Novan.
Pada tahap awal, Pemkot Samarinda menetapkan kuota 100 siswa. Jumlah tersebut dianggap sesuai dengan keterbatasan infrastruktur yang tersedia saat ini. Meski demikian, Novan mendorong pemerintah untuk menjadikan program ini berkelanjutan.
"Kalau niatnya memang untuk mengatasi kemiskinan lewat pendidikan, harus ada komitmen jangka panjang. Jangan sampai program ini hanya berjalan setahun, lalu selesai begitu saja," imbuhnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran serta pelibatan masyarakat sipil.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Libatkan komunitas lokal, lembaga pendidikan non-formal, dan elemen masyarakat lainnya agar program ini benar-benar menyentuh kebutuhan warga," pungkas politisi dari Fraksi Golkar tersebut. (adv)
