HVSMEDIA.ID - Ambisi menjadikan Samarinda sebagai Kota Layak Anak (KLA) kategori utama masih menghadapi berbagai tantangan besar, terutama soal inklusivitas.

Salah satu aspek yang dinilai masih luput dari perhatian adalah minimnya fasilitas ramah disabilitas di ruang terbuka hijau (RTH) yang tersebar di kota ini.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyebut bahwa mayoritas taman kota belum menyediakan sarana dasar yang memungkinkan anak-anak difabel menikmati ruang publik secara setara.

Jalur landai untuk kursi roda, permainan sensorik, hingga toilet ramah difabel masih jarang ditemukan.

“Taman bukan cuma soal estetika. Ia harus memberi ruang bagi semua anak untuk merasa diterima dan dihargai. Tapi nyatanya, banyak anak berkebutuhan khusus tak bisa menikmati taman seperti teman-temannya,” ujar Novan, Selasa (1/7/2025).

Menurutnya, jika Samarinda benar-benar serius menyandang predikat Kota Layak Anak, maka kebutuhan anak difabel harus menjadi prioritas dalam setiap proses pembangunan ruang publik.

Terlebih, indikator ini juga menjadi bagian penting dalam penilaian nasional dari pemerintah pusat.

Novan juga mengkritisi kecenderungan pembangunan taman yang lebih menekankan tampilan visual dan estetika dibandingkan fungsi sosial.

Ia menekankan bahwa ruang publik bukan sekadar tempat berfoto atau sekadar cantik dipandang mata, melainkan tempat inklusif yang mampu merangkul semua kalangan.

“Kota Layak Anak bukan diukur dari warna-warni cat dinding atau banyaknya spot selfie, tapi dari seberapa besar kita mampu membuat semua anak tanpa kecuali merasa aman, diterima, dan bahagia,” tegasnya.

Novan juga menyoroti kurangnya pelibatan komunitas disabilitas dalam proses perencanaan taman kota.

Ia menilai bahwa masukan dari kelompok yang mengalami langsung hambatan di lapangan jauh lebih relevan daripada hanya merancang dari balik meja.

“Kita tidak bisa bicara inklusi tanpa mendengarkan mereka yang hidup dengan tantangan itu setiap hari. Suara mereka harus jadi dasar desain,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Komisi IV DPRD Samarinda akan mendorong pengalokasian anggaran khusus dalam APBD untuk pembangunan taman yang benar-benar inklusif.

Rencana ini mencakup penyediaan jalur landai, permainan sensorik, hingga papan informasi dengan huruf braille.

Bagi Novan, isu ini bukan hanya soal pembangunan fisik, melainkan soal penghormatan terhadap hak anak, yakni hak untuk bermain, bersosialisasi, dan merasa diterima di ruang bersama.

“Taman kota seharusnya jadi milik semua, bukan hanya untuk anak-anak yang dianggap ‘normal’. Kalau kita bicara kota layak anak, maka setiap anak harus dihitung, tanpa syarat dan tanpa kecuali,” tutupnya. (adv)