HVSMEDIA.ID - Rencana mengikutsertakan DPRD Samarinda dalam Satgas Pengawasan PPDB disambut dengan berbagai pandangan oleh anggota dewan.

Keberatan disampaikan sejumlah anggota DPRD terkait wacana masuknya lembaga legislatif ke dalam struktur bentukan eksekutif

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, menyatakan dengan tegas bahwa ia menolak DPRD dilibatkan dalam Satgas bentukan Pemkot.

Ia menilai bahwa berdasarkan prinsip ketatanegaraan, DPRD berada pada posisi sejajar dengan eksekutif, bukan sebagai bagiannya. 

“Dewan tidak berada di bawah wali kota. Kalau Pemkot bentuk Satgas, itu urusan mereka. DPRD bisa menjalankan fungsi pengawasan secara independen dengan mekanisme sendiri. Saya pribadi tidak setuju bergabung dalam struktur Satgas,” tegasnya kepada awak media, beberapa waktu lalu. 

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menyebut bahwa keputusan akhir terkait ajakan bergabung belum ditetapkan.

Disebutkannya, konsolidasi antarfraksi masih berlangsung untuk menyepakati sikap resmi DPRD. 

“Bergabung atau membentuk tim pengawasan mandiri, semangatnya tetap sama: mencegah potensi penyimpangan dalam PPDB,” ucap Novan.

Sebelumnya, Wali Kota Andi Harun menyebut DPRD bisa turut serta dalam Satgas Pengawasan PPDB bila berkenan.

Menurutnya, sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat pengawasan, sejalan dengan arahan dalam Surat Edaran KPK Nomor 7 Tahun 2024 tentang pencegahan gratifikasi dan korupsi dalam PPDB. 

“Kalau DPRD ingin ikut serta, silakan. Kami terbuka,” jelas Andi Harun usai rapat bersama dewan di Gedung DPRD Samarinda. (adv)