HVSMEDIA.ID - Mencuatnya kasus dugaan pemerasan yang libatkan oknum polisi terhadap penonton Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024 berdampak besar terhadap citra pariwisata Indonesia.
Akibat insiden dugaan pemerasan ini, kekhawatiran di kalangan wisatawan asing jadi muncul terkait keamanan dan integritas penegakan hukum di Indonesia.
Turut angkat bicara, Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, mengungkapkan bahwa kejadian tersebut sangat merugikan wisatawan mancanegara serta menurunkan citra Indonesia, terutama di tengah upaya negara untuk mempromosikan diri sebagai destinasi wisata kelas dunia.
Pengamat kepolisian, Bambang Rukminto, menekankan bahwa insiden ini berdampak buruk terhadap sektor pariwisata Indonesia, khususnya dalam bidang Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
Dilansir melalui Fasenews.id, Bambang menjelaskan bahwa Indonesia sudah tertinggal jauh dalam sektor ini dibandingkan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Perilaku oknum polisi yang hanya mengejar kepentingan pribadi atau kelompok disebutnya semakin memperburuk citra Indonesia di mata dunia dan mengancam kepercayaan internasional, khususnya dari negara-negara tetangga.
Media asing, seperti Free Malaysia Today, melaporkan bahwa sejumlah warga negara Malaysia menjadi korban pemerasan oleh polisi Indonesia selama acara tersebut.
Kasus dugaan pemerasan ini memicu protes luas di media sosial, dengan seruan boikot terhadap festival musik terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Menanggapi hal ini, Kementerian Pariwisata telah berkoordinasi dengan promotor acara dan pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sejak informasi dan keresahan dari wisatawan tersebut muncul ke publik.
Selain itu, Kementerian Pariwisata bersama pemangku kepentingan event Indonesia, termasuk Asosiasi Promotor Musik Indonesia (APMI), berkomitmen untuk terus menghadirkan kegiatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Mereka akan terus meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan keamanan dan kenyamanan penonton atau wisatawan agar dapat terjamin dengan baik.
Pemerintah dan pihak terkait perlu mengambil langkah konkret untuk memulihkan citra pariwisata Indonesia.
Ini termasuk peningkatan pelatihan bagi anggota kepolisian tentang perlakuan terhadap warga negara asing, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam korupsi dan pemerasan.
Upaya ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan keamanan bagi semua pengunjung di masa mendatang. (naf/apr)
