HVSMEDIA.ID - Insiden penembakan di depan salah satu tempat hiburan malam di Samarinda baru-baru ini memicu keprihatinan publik dan mendapat perhatian serius dari DPRD setempat.
Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Shamri Saputra, menilai peristiwa tersebut sebagai peringatan keras akan lemahnya pengawasan dalam pemberian izin kepemilikan senjata api kepada warga sipil.
“Ini sangat mengkhawatirkan. Masyarakat tampaknya terlalu mudah mengakses izin kepemilikan senjata. Akibatnya, kejadian seperti ini menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat,” ujar Shamri, Kamis (8/5/2025).
Shamri menekankan bahwa izin kepemilikan senjata seharusnya hanya diberikan kepada individu dengan profesi berisiko tinggi, seperti pejabat atau pengusaha.
Ia menyebut penyalahgunaan senjata sangat berbahaya dan dapat dengan mudah merenggut nyawa hanya dari jarak dekat.
“Kita tak bisa sembarangan memberikan izin senjata kepada siapa saja. Ini terlalu berisiko,” ujarnya.
Lebih lanjut, Shamri juga mengusulkan adanya tes psikologis sebagai persyaratan wajib dalam proses perizinan, sebagaimana diberlakukan bagi anggota militer dan kepolisian.
“Kalau aparat negara saja wajib tes, mengapa sipil tidak? Perlu ada evaluasi menyeluruh. Bahkan, kalau perlu, izin kepemilikan senjata api bagi masyarakat sipil ditiadakan saja,” tutupnya. (adv)
