HVSMEDIA.ID - Gerakan nasional pembentukan Koperasi Merah Putih kini mulai terasa gaungnya di Kota Samarinda.
Hingga pertengahan Juni 2025, sebanyak 59 koperasi tercatat telah berdiri di berbagai kelurahan.
Program yang digagas Kementerian Koperasi dan UKM ini bertujuan memperkuat ekonomi rakyat dari level paling bawah.
Meski perkembangan ini disambut positif, sejumlah catatan kritis muncul dari kalangan legislatif, salah satunya dari anggota Komisi II DPRD Samarinda, Joha Fajal.
Ia menekankan pentingnya menyesuaikan model koperasi dengan karakteristik wilayah setempat.
“Struktur wilayah kita tidak seperti di desa. Samarinda ini hanya memiliki kelurahan, jadi pendekatannya harus berbeda,” ujar Joha Fajal kepada awak media.
Di balik semangat memperkuat ekonomi dari akar rumput, kekhawatiran juga berkembang di masyarakat.
Salah satunya adalah potensi tumpang tindih peran antara Koperasi Merah Putih dan Bumkel (Badan Usaha Milik Kelurahan), yang lebih dulu beroperasi di beberapa wilayah.
Menanggapi hal itu, Joha menilai bahwa keberadaan dua unit usaha tersebut tidak harus saling meniadakan.
Justru, jika difungsikan dengan jelas dan tidak saling tumpang tindih, keduanya bisa saling melengkapi dan memperluas peluang ekonomi warga.
“Tidak perlu saling bersaing. Kalau diarahkan dengan baik, ini bisa jadi peluang ganda bagi warga untuk tumbuh secara ekonomi,” jelasnya.
Namun, Joha mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi tidak bisa hanya diukur dari jumlahnya.
Ia menyoroti banyak koperasi yang hanya eksis di atas kertas, tanpa kegiatan nyata dan tanpa sentuhan pembinaan dari pemerintah.
“Kalau hanya mengejar angka, akhirnya koperasi hanya jadi pajangan papan nama. Pemerintah kota harus aktif, bukan hanya dalam administrasi, tapi juga pembinaan dan pengawasan,” tegasnya.
Untuk memastikan koperasi benar-benar menjadi alat pemberdayaan, Joha mendorong adanya dukungan menyeluruh, mulai dari pelatihan pengurus, sistem pencatatan keuangan yang transparan, hingga integrasi dengan berbagai program penguatan ekonomi lainnya.
Koperasi Merah Putih sendiri merupakan bagian dari strategi nasional dalam membangun basis ekonomi kolektif, terutama bagi kelompok-kelompok produktif, seperti UMKM, petani, dan pelaku usaha rumahan.
Wakil Menteri Koperasi dan UKM, Ferry Juliantono, bahkan telah meninjau langsung perkembangan program ini di Samarinda pada 24 Mei 2025 lalu.
Harapannya, koperasi dapat menjadi jembatan akses terhadap pembiayaan, pasar, hingga pendampingan usaha.
Namun Joha menegaskan, arah gerakan koperasi ini harus tetap berada pada jalur pemberdayaan masyarakat.
“Koperasi jangan sampai jadi proyek seremonial atau alat politik. Ini harus jadi kendaraan nyata untuk memperkuat kesejahteraan warga,” pungkasnya. (adv)
