HVSMEDIA.ID - Persoalan kekurangan tenaga pengajar kembali menjadi perhatian publik di Kota Samarinda.
Moratorium rekrutmen tenaga honorer yang masih diberlakukan oleh pemerintah pusat membuat daerah kesulitan memenuhi kebutuhan guru, khususnya di sekolah-sekolah yang berada di kawasan pinggiran.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyebut bahwa kebutuhan akan guru baru terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama karena banyaknya guru yang memasuki masa pensiun.
“Setiap tahun ada guru yang pensiun, tapi penggantinya belum cukup. Kita juga kesulitan mencari guru honorer karena masih ada kebijakan moratorium,” ucap Ismail saat ditemui di ruang fraksi DPRD Samarinda beberapa waktu lalu.
Ia menyoroti bahwa kondisi ini berpotensi memperburuk ketimpangan akses pendidikan, terutama di wilayah-wilayah yang selama ini kurang tersentuh pemerataan layanan pendidikan.
“Ini jadi pekerjaan rumah yang harus dicarikan solusinya, terutama bagi sekolah-sekolah yang ada di pinggiran kota,” lanjutnya.
Ismail mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan sektor pendidikan agar tidak hanya terfokus di pusat kota. Menurutnya, DPRD Samarinda melalui Komisi IV telah beberapa kali menyampaikan dorongan kepada Wali Kota Samarinda untuk memperhatikan distribusi tenaga pendidik serta infrastruktur sekolah di seluruh wilayah.
“Sudah kita sampaikan, jangan sampai pembangunan hanya terpusat di kota. Guru dan fasilitas sekolah juga harus merata,” ungkapnya.
Ia menilai bahwa ketimpangan antara sekolah-sekolah di pusat dan pinggiran kota masih cukup mencolok. Karena itu, penerapan sistem zonasi pendidikan yang adil dinilai penting untuk mengurangi kesenjangan tersebut.
“Kalau sistem zonasi diterapkan dengan baik, maka tidak ada alasan lagi bagi warga pinggiran untuk memindahkan anaknya ke sekolah di kota hanya karena dianggap lebih bagus,” terang Ismail.
Menurutnya, seluruh rangkaian masalah dalam dunia pendidikan di Samarinda, mulai dari distribusi tenaga honorer, pemerataan kualitas guru, hingga fasilitas fisik sekolah, merupakan tanggung jawab penuh dari pemerintah kota.
“Pemkot harus hadir dan memastikan semua wilayah mendapat akses pendidikan yang sama baiknya termasuk kualitas gurunya dan infrastrukturnya,” jelas Ismail. (adv)
