HVSMEDIA.ID - Komisi III DPRD Kota Samarinda kembali menyoroti persoalan banjir dan bencana perkotaan lainnya melalui rapat dengar pendapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya bidang Sumber Daya Air (SDA).
Agenda utama pertemuan ini adalah mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah pengendalian banjir telah dilakukan.
Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, menyebut bahwa pihaknya meminta laporan teknis terkait upaya Dinas PUPR dalam mempercepat aliran air saat curah hujan tinggi.
Namun, dalam pembahasan tersebut, DPRD tetap memberikan sejumlah catatan kritis.
Menurut Deni, kapasitas drainase yang ada saat ini belum memadai untuk menangani hujan ekstrem dengan intensitas hingga 135 mm per detik. Tak hanya itu, ia menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pengembang perumahan baru yang seringkali tidak menyediakan kolam retensi.
“Fasilitas penampung air seperti kolam retensi itu wajib. Tapi masih banyak yang diabaikan oleh pengembang. Ini harus jadi perhatian,” tegasnya.
Selain itu, masifnya pembukaan lahan tanpa pengawasan dinilai turut memperburuk kondisi lingkungan, khususnya dari sisi daya serap tanah dan aliran air permukaan. D
eni menekankan pentingnya kerja sama antara legislatif dan eksekutif agar pengendalian banjir dapat dilakukan secara terpadu—baik secara kebijakan, teknis, maupun pendanaan.
Ia juga mengungkapkan harapannya agar alokasi APBD dan peningkatan PAD ke depan bisa menguatkan penanganan banjir, terutama di titik-titik yang rawan dan padat penduduk.
Dalam rapat tersebut, DPRD juga membahas insiden longsor di area inlet Terowongan Samarinda.
Berdasarkan keterangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), potensi longsor sebenarnya sudah terdeteksi sejak awal tahun berdasarkan data alat pemantau milik kontraktor. Namun, prediksi tersebut meleset karena longsor justru terjadi lebih cepat akibat curah hujan tinggi.
“Sudut kemiringan lereng di sekitar inlet memang berisiko. Itu sebabnya kami minta agar penanganannya disegerakan dan tidak hanya bersifat reaktif,” kata Deni.
Meski bagian dalam terowongan belum dibuka untuk publik, insiden di luar sudah cukup menimbulkan kekhawatiran masyarakat. DPRD menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pengujian teknis dan penguatan struktur, demi memastikan keselamatan menjadi prioritas utama.
“Penjelasan teknis ini penting, supaya tidak muncul informasi yang simpang siur. Yang paling utama, masyarakat harus merasa aman,” tutupnya. (adv)
