HVSMEDIA.ID - Komisi II DPRD Samarinda menyoroti pentingnya penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai bagi pelaku UMKM agar mampu berkembang dan bersaing di tengah dinamika pasar.

Dalam rapat bersama Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UMKM Samarinda di Gedung DPRD Samarinda, Selasa (1/7/2025), Ketua Komisi II, Iswandi, menekankan bahwa ada tiga kebutuhan utama yang mendesak untuk direalisasikan, yakni rumah kemasan, galeri terpadu produk UMKM, serta pusat kreativitas untuk pelaku industri kreatif.

Menurut Iswandi, keberadaan rumah kemasan akan memberi dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas tampilan produk dan memperluas jangkauan pasar.

Ia menyebutnya sebagai investasi kecil dengan potensi dampak besar.

“Dengan kemasan yang menarik dan sesuai standar, produk lokal bisa naik kelas dan lebih kompetitif. Ini bukan soal mahal, tapi soal visi,” ujar Iswandi usai rapat.

Selain itu, ketiadaan pusat pameran atau galeri khusus untuk produk unggulan Samarinda disebutnya sebagai kekurangan mendasar.

Kondisi ini membuat kota belum memiliki etalase resmi untuk menunjukkan potensi UMKM kepada tamu atau investor dari luar daerah.

“Sering kali kalau ada tamu dari luar kota, kita kesulitan menunjukkan produk lokal. Tidak ada tempat representatifnya,” tambahnya.

Komisi II juga menyoroti kurangnya ruang kreatif untuk anak muda Samarinda yang bergerak di industri kreatif.

Menurut Iswandi, potensi generasi muda di bidang ini sangat besar, namun tidak didukung dengan fasilitas dan program yang memadai.

“Kreativitas itu butuh ruang. Kalau tidak ada wadahnya, ide-ide besar dari anak muda akan mati di tengah jalan,” tegasnya.

Masalah lain yang tak kalah krusial adalah minimnya akses UMKM terhadap program bantuan, yang kerap terkendala oleh belum lengkapnya legalitas usaha.

“Banyak UMKM kita yang belum berbadan hukum, alhasil mereka otomatis tidak terdaftar dalam program pelatihan, pendampingan, ataupun bantuan permodalan,” jelas Iswandi.

Menanggapi hal itu, DPRD berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mempermudah proses legalisasi bagi pelaku usaha kecil serta mendorong penambahan anggaran khusus pemberdayaan UMKM.

Iswandi juga menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif agar seluruh kebijakan tak hanya berhenti di atas kertas, tapi benar-benar menyentuh kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan.

“Jangan tunggu didorong. Pemerintah daerah harus proaktif cari solusi, bukan hanya menunggu arahan. Pemberdayaan UMKM dan industri kreatif harus jadi prioritas lintas sektor,” tutupnya. (adv)