HVSMEDIA.ID - Revitalisasi Pasar Pagi Samarinda membawa angin segar bagi warga dan pedagang.

Gedung baru yang kini berdiri megah dengan sentuhan modern menumbuhkan harapan akan kembalinya geliat ekonomi di jantung kota.

Meski proses revitalisasi hampir rampung, warga dan pedagang masih menanti kepastian untuk kembali berdagang di tempat yang telah lama menjadi pusat aktivitas mereka.

Melihat antusiasme dan harapan tersebut, DPRD Kota Samarinda pun mendesak Pemerintah Kota agar segera merampungkan proses relokasi.

Anggota Komisi III DPRD, Abdul Rohim, menyoroti bahwa keterlambatan relokasi sudah menimbulkan dampak nyata bagi pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidupnya di pasar tersebut.

Ia menilai, seharusnya revitalisasi ini menjadi momentum pemulihan ekonomi, bukan malah memperburuk keadaan.

"Relokasi dijanjikan selesai akhir 2024, tapi faktanya tertunda karena persoalan teknis," ungkapnya.

Abdul Rohim mengungkapkan bahwa pedagang yang masih bertahan di lokasi sementara mengalami penurunan omzet drastis akibat ketidakpastian tempat berdagang.

Menurutnya, pemerintah harus lebih peka terhadap situasi ini, terlebih di tengah tekanan ekonomi global yang sedang melanda.

Tak hanya mendesak percepatan relokasi, ia juga menyesalkan lemahnya komunikasi antara dinas terkait dan para pedagang.

Ia mengingatkan agar kebijakan baru tidak melangkahi hak pedagang lama, khususnya mereka yang memiliki SKTUB (Surat Keterangan Tempat Usaha dan Berjualan).

Terkait wacana penyediaan fasilitas digital seperti live streaming untuk mendukung pedagang online, Abdul Rohim menyambut baik inisiatif itu, namun mengingatkan agar inovasi digital tidak menggusur pedagang yang sudah lebih dulu memiliki hak berdagang.

Isu lain yang turut mencuat adalah perubahan ukuran lapak.

Beberapa pedagang mengeluh karena ukuran lapak baru lebih kecil sehingga menyulitkan mereka dalam menata dagangan.

“Kalau dulu cukup satu atau dua lapak, sekarang belum tentu bisa. Ini harus dibahas bersama agar tak menimbulkan masalah baru,” ujarnya.

Abdul Rohim menegaskan bahwa prioritas Pemkot seharusnya adalah menyelesaikan urusan hak pedagang lama sebelum membuka peluang bagi pedagang dari luar.

“Jangan sampai relokasi justru memantik konflik baru karena pedagang asli tak mendapat tempat yang layak,” tutupnya. (adv)