HVSMEDIA.ID - Kisah memilukan balita NJ (4), seorang penyintas ADHD dan epilepsi, yang ditemukan dalam kondisi penuh luka saat berada di bawah naungan Yayasan FJDK Samarinda, menggugah keprihatinan mendalam dari Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie.
Menurutnya, ini bukan sekadar kelalaian pengasuh, melainkan sinyal bahaya yang mengguncang nurani bahwa negara terlalu sibuk membangun infrastruktur, tapi abai pada nyawa anak-anak yang justru paling butuh perlindungan.
“Anak bisa terluka di tempat yang mestinya jadi ruang aman. Pertanyaannya, di mana negara saat itu?” tegas Novan, Rabu (2/7/2025).
Ironisnya, sejak kasus ini mencuat pada Maret 2025, proses hukumnya masih berjalan lambat.
Bahkan, ada rumah sakit yang enggan memberikan penanganan optimal karena takut tersandung masalah hukum, hal yang oleh Novan disebut sebagai kegagalan sistem yang nyata.
“Kalau keselamatan anak harus menunggu legalitas untuk ditolong, artinya sistem kita lebih mementingkan dokumen ketimbang nyawa. Ini bukan perlindungan, ini adalah ketidakadilan yang dibungkus birokrasi,” ujarnya tajam.
Novan mengungkapkan fakta memilukan lainnya, di mana Yayasan FJDK menampung 22 anak tanpa dukungan dana dari pemerintah, tanpa tenaga medis tetap, dan hanya mendapat pengawasan sosial yang sangat minim.
Menyalahkan satu pihak, menurutnya, tak cukup.
Ia menyebut apa yang terjadi hanyalah permukaan dari gunung es besar yang menunjukkan kelalaian kolektif dan pembiaran sistemik yang telah berlangsung lama.
Tak berhenti di situ, Novan juga menyentil keras arah prioritas pemerintah yang justru sibuk membangun taman, jembatan, dan ikon kota, sementara lembaga sosial yang menangani anak-anak rentan malah diabaikan.
“Ini bukan tentang satu balita. Ini adalah potret kegagalan negara dalam menunaikan amanah konstitusi untuk melindungi yang paling lemah dari warganya,” katanya dengan nada penuh tekanan.
Ia menambahkan, meski regulasi perlindungan anak di daerah sudah ada, implementasinya masih jauh dari harapan.
DPRD pun berkomitmen mendorong pembentukan tim lintas instansi yang benar-benar terjun ke lapangan, bukan hanya sekadar mengeluarkan kebijakan kosong.
“Kalau sistem ini tidak segera dibongkar dan dibangun ulang dari akar, NJ hanya akan menjadi satu dari sekian banyak anak yang nasibnya dikubur dalam diam,” tutup Novan. (adv)
