HVSMEDIA.ID - Distribusi bantuan pascabencana di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan.

Alih-alih meredam dampak krisis, penyaluran yang dianggap timpang justru memicu gesekan, di masyarakat.

Sejumlah warga di kawasan terdampak mengeluhkan ketidakmerataan bantuan, terutama bahan pokok, seperti susu dan telur.

Ada yang menerima bantuan lebih dari sekali, namun tak sedikit yang belum tersentuh sama sekali.

Kondisi ini pun memicu kecemburuan sosial di lingkup RT.

Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Adnan Faridhan, menanggapi serius persoalan ini.

Ia menilai pola distribusi langsung tanpa sistem jelas hanya memperbesar potensi konflik.

“Distribusi yang dilakukan secara acak ke rumah-rumah membuka ruang masalah. Harus ada sistem yang rapi dan terkoordinasi,” ujarnya. 

Sebagai solusi, Adnan menyarankan Pemkot Samarinda bekerja sama dengan BPBD dan Dinas Sosial untuk mengadopsi skema distribusi terpusat melalui dapur umum.

Menurutnya, pendekatan ini dapat menyederhanakan proses penyaluran dan menekan kecemburuan di masyarakat.

“Dapur umum bisa menjadi pusat logistik. RT cukup melaporkan kebutuhan, sementara pengelolaan distribusi dipegang pemerintah agar lebih adil,” jelasnya.

Tak hanya itu, Adnan juga menyoroti lemahnya pendataan di lapangan.

Minimnya koordinasi antarinstansi dan relawan menyebabkan bantuan sering kali meleset dari sasaran.

Ia menegaskan perlunya sinergi yang lebih solid antara perangkat pemerintah, kelurahan, dan mitra kemanusiaan untuk menghindari tumpang tindih distribusi.

Sebagai bentuk pembenahan jangka panjang, DPRD Samarinda mendorong penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan darurat yang mencakup mekanisme distribusi secara adil dan transparan.

“Jangan sampai niat baik berubah jadi konflik. SOP ini penting sebagai panduan agar ke depan tidak terjadi kesalahan serupa,” tegas Adnan. (adv)