HVSMEDIA.ID - Rencana efisiensi anggaran sebesar Rp8 miliar yang diajukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda menuai perhatian serius dari DPRD Samarinda, khususnya Komisi IV.

Pemangkasan dana ini dinilai berpotensi mengganggu kualitas layanan kesehatan dasar, terutama di puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahroni Pasie, menegaskan bahwa langkah efisiensi harus diawasi ketat agar tidak merugikan masyarakat, terutama mereka yang sangat bergantung pada fasilitas kesehatan publik.

“Pengalihan anggaran bukan berarti boleh mematikan layanan. Justru harus dipastikan tetap mendukung sektor kesehatan, khususnya puskesmas,” ujarnya seusai rapat dengar pendapat bersama Dinkes, Selasa (1/7/2025).

Meskipun serapan anggaran Dinkes tergolong baik di atas kertas, Novan mengungkapkan bahwa pihaknya masih menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait pelayanan kesehatan, termasuk dari rumah sakit daerah, seperti RSUD Abdul Moeis.

Salah satu kasus yang mencuat adalah ketiadaan sopir ambulans di Puskesmas Sungai Siring.

Walau kini sudah diatasi dengan petugas jaga 24 jam, peristiwa ini memperlihatkan lemahnya distribusi tenaga dan fasilitas, terutama di kawasan pinggiran kota.

“Evaluasi lapangan tidak boleh berhenti. Jangan sampai efisiensi justru memperlebar ketimpangan akses layanan kesehatan bagi warga yang paling membutuhkan,” tegasnya.

Komisi IV juga mendesak Dinkes agar lebih transparan dalam menyusun program prioritas.

Bagi Novan, keterbukaan menjadi kunci untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Setiap rupiah harus jelas kemana perginya. Jangan sampai program hanya terlihat bagus di atas kertas tapi minim dampak di lapangan,” tambahnya.

Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal jalannya kebijakan sektor kesehatan, mulai dari memperkuat layanan dasar, menjamin kehadiran tenaga medis, hingga memastikan seluruh puskesmas di Samarinda memiliki fasilitas yang layak dan merata. (adv)