HVSMEDIA.ID - Kota Samarinda dipilih sebagai salah satu lokasi peluncuran awal program sekolah rakyat oleh Kementerian Sosial pada 2025. 

Inisiatif ini memberikan akses pendidikan lengkap dengan asrama kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera.

Melihat potensi manfaatnya, DPRD Samarinda menyatakan dukungannya terhadap kebijakan ini, sembari mengingatkan perlunya pengawalan agar pelaksanaannya berjalan maksimal di lapangan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, mengungkapkan bahwa masyarakat masih minim informasi mengenai konsep dan pelaksanaan sekolah rakyat, sehingga berpotensi menimbulkan keraguan di kalangan calon peserta maupun orang tua.

“Masih ada orang tua yang ragu, bahkan ada anak-anak yang tidak bersedia tinggal di asrama karena kurang informasi. Ini tugas kita bersama untuk menjelaskan bahwa program ini baik untuk masa depan mereka,” katanya baru-baru ini.

Ia menyebutkan bahwa sosialisasi yang belum merata menjadi salah satu tantangan utama dalam menjangkau warga dari kelompok rentan. 

Menurutnya, penyampaian informasi harus dilakukan secara langsung agar tujuan program benar-benar tersampaikan.

Harminsyah juga yakin bahwa jika edukasi publik diperkuat, akan lebih banyak anak dari keluarga tidak mampu yang tertarik untuk mengikuti program tersebut.

Di sisi lain, ia menyinggung soal meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak yang masih sering terjadi. 

Harminsyah menyatakan bahwa upaya menciptakan lingkungan yang aman tak cukup hanya melalui kebijakan negara.

“Fondasi utama ada di keluarga. Orang tua perlu diberdayakan dan dibekali pemahaman agar mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak mereka,” ucapnya.

DPRD Samarinda memastikan komitmennya untuk terus memantau setiap kebijakan pendidikan dan sosial yang menyasar kelompok marjinal, guna memastikan seluruh warga memiliki kesempatan yang sama dalam membangun masa depan yang lebih adil dan setara. (adv)