HVSMEDIA.ID - Isu ketidakakuratan dalam pelaporan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kembali mengemuka dan menuai sorotan tajam dari DPRD Samarinda, khususnya Komisi IV.

Dugaan manipulasi data oleh sejumlah sekolah menjadi perhatian serius karena dinilai berdampak langsung pada keadilan dalam penyaluran bantuan pendidikan.

Sejumlah sekolah diduga menyajikan data yang tidak mencerminkan kondisi riil demi meraih nilai akreditasi tinggi.

Sayangnya, strategi instan ini justru membawa risiko besar, di mana kebijakan yang lahir dari data keliru berpotensi salah sasaran dan tak menyentuh kebutuhan nyata di lapangan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, mengungkapkan bahwa praktik semacam ini justru menjadi bumerang bagi sekolah itu sendiri.

“Di lapangan, ruang kelas rusak, guru masih kurang. Tapi di atas kertas semuanya terlihat baik-baik saja. Ini jelas menyulitkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan secara tepat,” kata Ismail.