Deni mengkritik pola kerja pemerintah yang terlalu menitikberatkan pada pembangunan fisik.

Menurutnya, aspek komunikasi dan upaya membangun kepercayaan masyarakat belum ditempatkan sebagai prioritas, sehingga menimbulkan keraguan bahkan penolakan dari sejumlah warga.

Ia menambahkan bahwa agenda penataan kawasan kumuh sebenarnya sudah lama masuk dalam rencana strategis pembangunan kota. 

Namun, sampai memasuki pertengahan tahun 2025, belum ada pelaksanaan di lapangan yang benar-benar dimulai.

“Rencana ini sudah ada sejak lama dan pelaksanaannya dirancang bertahap. Tapi, semua itu sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat bisa menerima dan mendukung,” ucap Deni.

Dari total 75 hektare kawasan yang masuk kategori kumuh di Samarinda, baru sekitar 7 hektare yang saat ini menjadi fokus awal dalam tahap penggarapan. 

Namun, proses ini juga masih terkendala keterbatasan area intervensi karena pemerintah hanya dapat bekerja dalam radius 10 meter dari jalan utama.

“Menangani seluruh 75 hektare sekaligus tentu tidak realistis. Semua harus dilakukan secara bertahap, mengikuti kesiapan warga dan kapasitas pemerintah,” ucapnya. (adv)