HVS Media, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Sutomo Jabir akui Kaltim masih jauh dari ketahanan pangan dan fasilitas yang kompeten di tingkat Kecamatan. Seperti diketahui, kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi ini memiliki visi misi yang begitu memihak kepada masyarakat. Akan tetapi, kondisi yang ada masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Dia menyebut penilaiannya ini bukan tanpa alasan. Banyak fakta lapangan yang nyatanya setiap tahun terus berulang, semisal kenaikan harga cabai yang tak mampu diantisipasi pemerintah. “Hal itu menunjukan kalau kita masih jauh dari swasembada pangan, apalagi berdaulat di bidang itu. Tentu, masih sangat jauh,” ujar Jabir (20/4/2021). Menurutnya Kaltim yang memiliki lahan begitu luas seharusnya mampu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah untuk meningkatkan hasil panen petani dan memaksimalkan potensi di bidang peternakan untuk kebutuhan daging. Kaltim yang dirasa memiliki semua bekal ini seharusnya tak lagi kerepotan ketika pasokan cabai dan daging dari luar daerah mengalami permasalahan perbuahan iklim yang tak bisa dibendung. Tidak hanya tentang kesiapan pangan, Jabir juga menyorot minimnya fasilitas kesehatan di pelosok Kaltim yang saat ini masih dirasa begitu minim. Sutomo Jabir memberi perbandingan Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berada di Provinsi lain, seperti di Pulau Jawa yang mana telah mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat. “Seharusnya Pustu itu bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan di tingkat kecamatan, daripada menumpuk dirumah sakit besar. Saya pikir pemerintah harus memikirkan aspek kebutuhan di bawah ini. Agar bisa ada pemerataan,” harapnya. Selain fasilitas Pustu yang kurang memadai, minimnya infrastruktur jalan bagi masyarakat di pelosok Kaltim juga menambah ironi. “Ini sebenarnya sebuah ironi. Coba saja kalau kita keliling. Jalan hancur pendidikan terbatas. Saya mendorong kebijakan memihak kebutuhan di sana,” tandasnya. Perhatian kepada kabupaten kota, khususnya yang berada di pojokan Kaltim harus mendapat perhatian khusus. Sutomo bahkan menyinggung jika penyerapan anggaran, banyak kebutuhan masyarakat pelosok yang tiba-tiba menghilang ketika musrembang tingkat provinsi digelar. (001)