HVS Media, SAMARINDA - Indonesia dan daerah - daerah disebut-sebut terancam mengalami resesi ekonomi disertai dengan krisis pangan dan energi. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, ancaman inflasi di Indonesia telah lama disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kali kesempatan. Saat ini, terang Andi Harun, di tingkat nasional inflasi tahunan Indeks Harga Konsumen (IHK) per September 2022 mencapai 5,95%. Diperkirakan hingga akhir 2022 nanti, tekanan inflasi IHK akan meningkat. Sebagai imbas penyesuaian harga BBM bersubsidi di tengah masih tingginya harga energi dan pangan global. Sementara inflasi di Kota Samarinda sendiri, Andi Harun menerangkan masih di bawah rata-rata nasional, yakni sekitar 5,3%. Hal ini pun membuat pemkot diberikan Rp 19,2 miliar dari pemerintah pusat melalui Dana Insentif Daerah (DID). "Meski masih aman, kalau sudah kepala negara memberikan atensi itu, maka kepala daerah harus menyiapkan langkah-langkah antisipasi," kata Andi Harun saat memimpin rapat membahas pengendalian inflasi daerah hari Rabu (12/10/2022) di Balai Kota Samarinda kemarin. Mantan Wakil Ketua DPRD Kaltim itu memaparkan, Pemkot Samarinda tengah memetakan langkah-langkah terkait pengendalian inflasi. Baik melalui penggunaan 2% anggaran Dana Transfer Umum (DTU) sebesar Rp 16,5 miliar dari Belanja Tidak Terduga (BTT) yang dialokasikan pada APBD-P 2022, maupun penggunaan anggaran DID sebesar Rp 19,2 miliar. Seluruhnya, kata dia, diperuntukan dalam rangka pengendalian inflasi yang disalurkan dalam bentuk perlindungan sosial berupa bantuan sosial (bansos), cipta lapangan kerja, serta dukungan terhadap pelaku usaha mikro yang kini kegiatannya masih dirumuskan pemkot. "Intinya akan menyasar kelompok rentan," kata Andi Harun Lebih lanjut dijelaskan Andi Harun, berdasarkan arahan dari Bank Indonesia (BI) terdapat 8 langkah untuk mengatasi kenaikan inflasi akhir tahun ini. Di antaranya mulai dari perluasan kerja sama antardaerah (KAD) dalam rangka menjaga suplai dan memenuhi komoditas; gelaran operasi pasar murah; perdagangan digital; perlindungan sosial dan bantuan di sektor transportasi; mempercepat program tanam pangan di pekarangan rumah; hingga upaya memperkuat sarana-prasarana penyimpanan bahan pangan. "Kita akan lakukan kerja sama antardaerah, misalnya dengan daerah penghasil beras. Ada empat bahan pokok yang memengaruhi inflasi di Samarinda secara tahunan, yakni cabai, bawang merah, daging ayam dan ikan layang, karena Samarinda masih banyak impor, kita akan melakukan 8 arahan dari BI itu," beber Andi Harun lagi. "Termasuk mengajak masyarakat untuk menanam dua atau tiga cabai di Pekarangan rumah, agar akhir tahun nanti ketika kebutuhan melonjak bisa tercover. Saya juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait ini," tutupnya. (Advetorial)