Salah satu solusi yang dia dorong adalah relokasi warga dari bantaran sungai.

Langkah ini dinilai penting, bukan hanya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tapi juga mengembalikan fungsi sungai sebagai ruang terbuka hijau dan bagian dari ekosistem kota.

Maswedi menekankan bahwa ketimpangan akses terhadap lingkungan yang layak mencerminkan ketidakadilan sosial. Ketika hanya sebagian warga yang bisa tinggal di lingkungan bersih dan aman, maka pembangunan masih timpang.

“Penataan kawasan kumuh itu wajib, bukan pilihan. Pemerintah harus memasukkannya dalam prioritas anggaran 2026. Kalau tidak, ketimpangan akan terus terjadi,” ujarnya.

Ia juga mendorong kolaborasi antara Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) dan Dinas PUPR untuk mempercepat penataan ruang kota secara menyeluruh.

“Kerja sama dua dinas ini sangat penting agar kota ini bisa lebih tertata dan layak huni,” tutup Maswedi. (adv)