Walau kini sudah diatasi dengan petugas jaga 24 jam, peristiwa ini memperlihatkan lemahnya distribusi tenaga dan fasilitas, terutama di kawasan pinggiran kota.

“Evaluasi lapangan tidak boleh berhenti. Jangan sampai efisiensi justru memperlebar ketimpangan akses layanan kesehatan bagi warga yang paling membutuhkan,” tegasnya.

Komisi IV juga mendesak Dinkes agar lebih transparan dalam menyusun program prioritas.

Bagi Novan, keterbukaan menjadi kunci untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat.

“Setiap rupiah harus jelas kemana perginya. Jangan sampai program hanya terlihat bagus di atas kertas tapi minim dampak di lapangan,” tambahnya.

Komisi IV berkomitmen untuk terus mengawal jalannya kebijakan sektor kesehatan, mulai dari memperkuat layanan dasar, menjamin kehadiran tenaga medis, hingga memastikan seluruh puskesmas di Samarinda memiliki fasilitas yang layak dan merata. (adv)